1. Criminal Code, Chapter 8, Part D “Crimes against Public Authority”
   (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bab VIII: Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Pasal 209-210), (Indonesian.);
2. Law of 1999 No. 31 “On the Eradication of the Criminal Act of Corruption”
   (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), (Indonesian.), (eng.);
3. Law of 2001 No. 20 “On Amendment to Law No. 31/1999 “On Corruption Eradication”
   (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), (Indonesian.);
4. Law of 1980 No. 11 “On Criminal Act of Bribery”
   (Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara), (Indonesian.);
5. Law of 1999 No. 28 “On the State Organizer Who is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism”
   (Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme), (Indonesian.), (eng.);
6. Law of 2002 No. 30 “On the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption”
   (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), (Indonesian.), (eng.);
7. Law of 2009 No. 46 “On the Corruption Tribunal”
   (Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), (Indonesian.);
8. Law of 2008 No. 14 “The Public Interest Disclosure Act”
   (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik), (Indonesian.);

9. Law No. 30 of 2014 “On Public Administration”
   (Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pemerintahan), (Indonesian).

1. Criminal Code, Sections 122, 144, 145, 299(2), Chapter 5 – Criminal Liability of Legal Persons
(Straffeloven), (Danish).

1. Commission for the Eradication of Corruption of Indonesia
   (Komisi pemberantasan korupsi), (Indonesian);

2. Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia
   (Kejaksaan Republik Indonesia), (Indonesian.)

1. Ministry of Justice of Denmark
   (Justitsministeriet), (Danish);

2. Special Prosecutor for Economic and Transnational Crimes
   (Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet), (Danish).